Aspek Hukum dalam Implementasi FHIR Satu Sehat di Indonesia

Implementasi FHIR Satu Sehat di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga aspek hukum yang kompleks. Regulasi yang ada di Indonesia secara umum mendukung inisiatif ini, namun perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai berbagai peraturan yang relevan.

Dukungan Regulasi Hukum terhadap FHIR Satu Sehat

Beberapa regulasi yang mendukung implementasi FHIR Satu Sehat di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan praktik kedokteran, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam praktik kedokteran. FHIR Satu Sehat dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam praktik kedokteran.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan, termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi. FHIR Satu Sehat sejalan dengan tujuan undang-undang ini.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Nasional: Peraturan pemerintah ini mengatur tentang sistem kesehatan nasional, termasuk upaya untuk mengintegrasikan berbagai sistem informasi kesehatan. FHIR Satu Sehat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan integrasi tersebut.
4. Peraturan Menteri Kesehatan: Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan penggunaan rekam medis elektronik dan interoperabilitas data kesehatan. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik untuk implementasi FHIR Satu Sehat.

Tantangan dan Pertimbangan Hukum

Meskipun terdapat dukungan regulasi yang kuat, implementasi FHIR Satu Sehat juga menghadapi beberapa tantangan dan pertimbangan hukum, antara lain:

• Perlindungan Data Pribadi: Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data kesehatan pasien harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam hal perlindungan data pribadi.
• Keamanan Siber: Sistem informasi kesehatan yang menggunakan FHIR Satu Sehat harus dilengkapi dengan sistem keamanan siber yang memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran data.
• Standarisasi Terminologi: Perlu adanya standarisasi terminologi medis yang digunakan dalam FHIR Satu Sehat agar dapat dipahami secara konsisten oleh semua pihak.
• Interoperabilitas Sistem: Integrasi sistem informasi kesehatan yang berbeda-beda merupakan tantangan teknis yang kompleks dan memerlukan pengaturan hukum yang jelas.

Secara keseluruhan, regulasi hukum di Indonesia memberikan dukungan yang kuat terhadap implementasi FHIR Satu Sehat. Namun, perlu adanya upaya yang lebih lanjut untuk menyelaraskan berbagai peraturan yang ada dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi para pelaku di bidang kesehatan. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi yang ada untuk memastikan bahwa implementasi FHIR Satu Sehat tetap relevan dan efektif.

Berbagi :